HALAMANRIAU.COM- Ketika sebuah negara dikelola bagaikan sebuah korporasi dagang yang rabun moral, maka lahirlah sirkus kebijakan konyol yang mengunyah hajat hidup rakyatnya sendiri demi memuaskan isi dompet para elit. Tulisan kelam tentang kanibalisme bernegara ini bukan lagi sekadar teori di atas kertas akademik, ia adalah kenyataan pahit yang hari ini sedang menelanjangi Indonesia. Kita sedang menyaksikan sebuah fase distopia di mana nalar sehat telah diasingkan dari hulu hingga ke hilir. Di bawah kendali pragmatisme akut, setiap keputusan yang lahir dari rahim kekuasaan menjelma menjadi lelucon satir yang mengerikan. Komodifikasi anggaran berjalan beriringan dengan militerisasi ruang sipil, kejatuhan ekonomi, dan penegakan hukum yang semakin ngawur, membuktikan bahwa negara ini sedang berjalan mundur menuju kegelapan struktural yang menempatkan rakyat sebagai tumbal utama.
Panggung sandiwara kebijakan konyol ini terekam sangat otentik dalam polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditolak dan ingin dihapuskan oleh masyarakat. Ketika publik meneriakkan penolakan karena mengendus bau busuk pemborosan, sebuah anomali teatrikal terjadi di depan mata kita: pihak yang paling riuh, histeris, dan pasang badan membela program ini bukanlah anak-anak sekolah yang kurus atau orang tua murid yang kekurangan gizi, melainkan barisan investor, vendor, dan para pengelola yang bermata lapar. APBN kita yang ringkih seketika dikerumuni oleh lintah-lintah berkemeja rapi yang melihat perut anak sekolah sebagai pasar logistik yang keuntungannya dijamin pasti oleh uang rakyat. Kekonyolan ini bahkan berubah menjadi tragedi berdarah ketika pembentukan penjaga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau calon manager KDMP dipaksakan bermutasi menjadi pelatihan semi-militer yang ugal-ugalan. Ironi terbesar dicatat oleh sejarah hari ini, sebuah program yang dibungkus dengan jargon suci kemanusiaan, justru telah melampaui batas kewarasan hingga memakan korban jiwa di tanah pelatihannya. Atas nama perut, nyawa anak bangsa justru direnggut oleh ambisi fasistik yang salah tempat.
Di luar urusan dapur umum yang berdarah itu, cengkeraman kanibalisme ekonomi terus mencekik leher rakyat jelata tanpa ampun. Kenaikan harga BBM yang dipaksakan di tengah situasi sulit bertindak bagaikan palu gada yang meremukkan daya beli masyarakat bawah. Kebijakan ini terasa kian mencekik seiring dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah, merosot ke titik nadir, dan membuat stabilitas ekonomi domestik limbung tak berdaya. Sementara dompet rakyat diperas oleh inflasi dan kenaikan harga barang pokok, benteng terakhir tempat mereka mengadu justru ikut membusuk. Penegakan hukum di negeri ini semakin ngawur dan kehilangan kompas moralnya, ia telah turun kasta dari singgasananya yang agung, bersenggama dengan kepentingan politik, dan menjelma bagaikan pelacur di altar kekuasaan. Hukum mendadak tumpul, rabun, dan pandai bernegosiasi ketika berhadapan dengan skandal koruptor dan pejabat elit, namun seketika berubah menjadi monster yang brutal, agresif, dan tak kenal ampun saat digunakan untuk membungkam demonstran atau suara kritis mahasiswa.
Sirkus kelam di sektor ekonomi dan hukum ini mendapatkan legitimasi tertingginya dari runtuhnya suar moral di puncak kekuasaan. Mimbar tertinggi kenegaraan yang seharusnya menjadi simbol integrasi moral kini telah bergeser fungsi menjadi panggung konyol yang mempertontonkan kebebalan komunikatif. Ucapan dan pernyataan kontroversial yang berulang kali dimuntahkan oleh Pak Wowo telah menjelma bagaikan belati tanpa sarung, liar, ofensif, tanpa rem, dan berulang kali merobek akal sehat publik. Seorang kepala negara seharusnya menjadi personifikasi dari statesmanship yang matang dan menyejukkan.
Namun, ketika retorika yang keluar dari podium tertinggi justru antikritik, alergi terhadap koreksi, dan gemar mempertontonkan arogansi kekuasaan yang telanjang, maka etika bernegara sedang diamputasi langsung dari kepalanya. Ketika mulut penguasa tak lagi mengenal rem kepantasan, maka seluruh bidak birokrasi di bawahnya merayakan kebebalan tersebut sebagai mazhab baru dalam memerintah.
Melihat seluruh rangkaian fakta empiris di atas, dari program MBG yang diperebutkan lintah investor, pelatihan KDMP yang mematikan, hantaman BBM dan rupiah yang merosot, hukum yang melacur, hingga belati retorika penguasa kita dituntun pada satu konklusi akhir yang tak terbantahkan. Realitas hari ini membuktikan bahwa negara sedang mengalami kebangkrutan nalar dan moral karena dikelola bagaikan kongsi dagang para saudagar politik.
Oleh karena itu, diam dan mematung di tengah ritus kanibal ini adalah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap kemanusiaan. Segala potret kehancuran ini adalah maklumat bagi kita mahasiswa, pemuda, dan perajin literasi untuk tidak membiarkan lentera akal sehat mati. Kita harus merebut kembali mimbar-mimbar bebas, merobek jubah kepalsuan penguasa, dan turun ke ruang-ruang aksi demi mengingatkan mereka pada satu takdir mutlak bahwa negeri ini lahir dari rahim perlawanan rakyat, bukan dari saku para pemodal.
Penulis : Syarif Syahputra