JAKARTA, HALAMANRIAU.COM- Ketika hukum masih kerap dinilai lebih mudah diakses mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat justru menyoroti sosok yang konsisten mendampingi kelompok paling rentan.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Abd. Aziz, menerima penghargaan khusus dalam Malam Apresiasi Penegak Hukum Sahabat Dhuafa dan Masyarakat Miskin yang digelar di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Penghargaan yang diserahkan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan tersebut diberikan setelah melalui verifikasi ketat terhadap rekam jejak pelayanan, dampak sosial, serta konsistensi advokasi hukum yang dijalankan Abd. Aziz.
Tim penilai berasal dari berbagai unsur, mulai dari MUI, akademisi, BAZNAS, BPHN, LPSK hingga pimpinan media nasional. Mereka menilai berdasarkan indikator kepedulian sosial, manfaat nyata, integritas, kolaborasi, dan inovasi.
Dalam pidatonya, Abd. Aziz mengingatkan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan kerugian negara, tetapi juga merampas hak dasar masyarakat miskin.
“Korupsi mengambil hak pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan keuangan daerah harus terus diperkuat,” ujarnya.
Ia menyebut daerah-daerah dengan potensi sumber daya alam besar, termasuk Riau, masih menghadapi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan dan keberanian masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan.
“Masih banyak warga takut melapor. Kami ingin memastikan hukum tidak berhenti sebagai tulisan dalam undang-undang, tetapi benar-benar hadir melindungi rakyat,” katanya.
Ketua Bidang Hukum MUI Wahyuddin Adam menegaskan penghargaan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya memperluas akses keadilan bagi kelompok yang selama ini sulit memperoleh perlindungan hukum.
“Penegakan hukum harus berpihak kepada keadilan, bukan kepada kekuasaan ataupun kekayaan,” tegasnya.
Melalui penghargaan ini, MUI berharap semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat mengawal penegakan hukum, memperkuat pengawasan publik, dan memastikan keadilan dapat dirasakan seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi.