PEKANBARU, HALAMANRIAU.COM- Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau memandang krisis BBM yang melanda wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) hari ini sebagai peristiwa serius yang melampaui sekadar gangguan distribusi. Ini adalah tanda bahwa sistem tata kelola energi nasional sedang mengalami keretakan yang nyata dan berbahaya.
Di tengah klaim resmi bahwa stok BBM dalam kondisi aman, fakta di lapangan justru berbicara sebaliknya. Antrean panjang di SPBU, kelangkaan pasokan di berbagai titik, hingga harga eceran yang melampaui HET menjadi realitas yang tidak terbantahkan. Situasi ini menunjukkan adanya jurang lebar antara laporan administratif dan kondisi riil masyarakat.
DPD IMM Riau menilai, klaim penambahan stok hingga 20 persen di wilayah Sumbagut tidak memiliki makna apa pun jika tidak mampu menjamin ketersediaan BBM di tingkat konsumsi. Jika stok benar tersedia, maka persoalan utama terletak pada distribusi yang bocor dan tidak terkendali. Namun jika stok tersebut tidak benar adanya, maka publik sedang dihadapkan pada informasi yang menyesatkan.
Kedua kemungkinan tersebut sama-sama menunjukkan kegagalan serius dalam tata kelola energi.
Lebih jauh, DPD IMM Riau melihat adanya indikasi kuat bahwa rantai distribusi BBM tidak berjalan secara normal. Sistem kuota wilayah yang seharusnya menjadi instrumen pengendali justru tidak mampu mencegah kelangkaan yang terjadi secara serentak. Hal ini memperkuat dugaan adanya praktik penimbunan, pengalihan distribusi, serta permainan harga oleh oknum tertentu.
Fenomena maraknya penjualan BBM eceran dengan harga jauh di atas ketentuan menjadi bukti bahwa ada aliran distribusi di luar sistem resmi. Ini bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan indikasi adanya jaringan yang bekerja secara terstruktur.
Dalam situasi ini, DPD IMM Riau menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif. Pembiaran terhadap kondisi ini hanya akan memperkuat praktik mafia BBM yang selama ini diduga beroperasi di balik lemahnya pengawasan.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial, DPD IMM Riau menyampaikan sikap tegas:DPD IMM Riau menuntut keterbukaan total data distribusi BBM dari Pertamina Patra Niaga. Informasi terkait volume penyaluran, distribusi wilayah, hingga pasokan di setiap SPBU harus dibuka secara transparan dan dapat diuji publik.
DPD IMM Riau mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penindakan menyeluruh terhadap praktik mafia BBM tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus menjangkau seluruh rantai distribusi, termasuk aktor-aktor besar yang selama ini luput dari jerat hukum.
DPD IMM Riau mendorong dilakukannya audit investigatif independen guna mengungkap potensi kebocoran dan penyimpangan dalam sistem distribusi BBM, khususnya di wilayah Sumbagut.
DPD IMM Riau juga mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pertamina Patra Niaga regional Sumbagut. Evaluasi harus berbasis pada kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar laporan internal.
Selain itu, DPD IMM Riau menilai pentingnya memperkuat posisi pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi energi. Tanpa akses data dan kewenangan yang memadai, daerah akan terus menjadi pihak yang hanya menanggung dampak tanpa mampu melakukan intervensi.
Bagi DPD IMM Riau, krisis ini harus menjadi momentum untuk membongkar dan membenahi secara menyeluruh tata kelola energi nasional. Sistem yang tertutup dan minim akuntabilitas hanya akan melahirkan krisis yang berulang.
Energi bukan sekadar komoditas, tetapi hak dasar masyarakat. Ketika negara gagal menjamin distribusinya secara adil dan transparan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas pasokan, tetapi juga kepercayaan publik.
DPD IMM Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret yang berpihak pada kepentingan rakyat.
DPD IMM RiauSuara kritis untuk keadilan energi.