PEKANBARU, HALAMAN RIAU. COM– Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar, warga Kecamatan Bukitraya menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan. Namun di balik pujian tersebut, masyarakat juga menitipkan catatan serius agar kebijakan ke depan tidak membebani rakyat.
Apresiasi itu disampaikan Muhammad Herwan, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Firdaus, dalam kegiatan Safari Ramadan Wali Kota di Masjid Al Firdaus, Kelurahan Tengkerang Labuai.
Menurut Herwan, di tengah keterbatasan fiskal, Pemko Pekanbaru dinilai mampu menunjukkan progres melalui perbaikan infrastruktur jalan, drainase, penanganan sampah, penertiban parkir, hingga peningkatan layanan kesehatan dan dukungan pendidikan.
“Walaupun kondisi anggaran tidak mudah, pemerintah mampu melakukan terobosan. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.
Momentum Positif Jangan Sampai Tergelincir
Meski demikian, Herwan mengingatkan agar momentum pembangunan yang dinilai progresif itu tidak berhenti sebagai capaian awal semata. Ia meminta agar arah kebijakan tetap konsisten dan berpihak kepada masyarakat kecil.
“Pembangunan harus berkelanjutan. Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban warga yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi,” tegasnya.
Peringatan itu mengemuka seiring capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru yang disebut meningkat hingga hampir Rp1,175 triliun atau naik 43 persen dari tahun sebelumnya.
Warga mengapresiasi capaian tersebut, namun meminta agar peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi dilakukan secara bijak.
“Jangan sampai rakyat merasa tercekik. Kalau kebijakan pajak tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi warga, bisa memicu resistensi,” katanya.
Herwan bahkan mengusulkan agar Pemko mempertimbangkan penghapusan PBB untuk rumah utama yang dihuni warga sebagai bentuk keberpihakan nyata.
Soroti Penyakit Sosial dan Moralitas Kota
Di sisi lain, warga juga menyoroti meningkatnya persoalan sosial seperti narkoba, kenakalan remaja, begal, dan judi online yang dinilai sudah memasuki tahap mengkhawatirkan.
Masyarakat berharap Pemko mengambil langkah tegas, termasuk penertiban tempat hiburan malam dan usaha yang dinilai berpotensi memicu praktik maksiat.
Selain itu, ia mengusulkan penguatan pendidikan agama melalui kebijakan konkret, bahkan mendorong wacana regulasi yang mewajibkan ijazah MDA sebagai syarat masuk SMP.
Dukungan Disertai Kontrol
Warga Bukitraya menegaskan bahwa dukungan terhadap kepemimpinan Wali Kota bukanlah cek kosong, melainkan dukungan kritis agar pembangunan tetap berpijak pada kepentingan rakyat.
“Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru menghadapi persoalan kompleks. Kami mendukung pemerintah, tetapi kebijakan harus tetap mengutamakan hajat hidup masyarakat,” pungkasnya.
Jika Anda ingin versi lebih politis menjelang dinamika Pilkada atau lebih kritis terhadap isu pajak dan fiskal, saya bisa buatkan lebih tajam lagi.