PEKANBARU, HALAMANRIAU.COM- Perhutanan sosial ditegaskan sebagai strategi kunci dalam mendukung implementasi REDD+ dan penguatan aksi iklim berbasis masyarakat di Provinsi Riau.
Dalam rangkaian Lokakarya Identifikasi Rencana Aksi Jurisdictional REDD+, disebutkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya skema pemberdayaan, tetapi juga instrumen penting mitigasi perubahan iklim sekaligus penggerak ekonomi hijau.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Enik Eko Wati, menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berpihak pada alam. Perhutanan sosial sangat strategis karena merupakan proyek prioritas nasional untuk mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat. Ia menegaskan, hutan memiliki peran penting dalam isu iklim. Demikian, untuk menekan laju perubahan iklim melalui REDD+, tata kelola menjadi faktor utama.
“Kita harus membuktikan bahwa tata kelola sudah transparan, kolaboratif, dan berkelanjutan. Itu kunci agar REDD+ di perhutanan sosial berjalan efektif,” kata Enik saat mengikuti secara virtual forum yang dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (19/2/2026).
Enik juga mendorong optimalisasi skema Result Based Payment (RBP) dalam kerangka Green for Riau serta percepatan pencegahan deforestasi. Ia ingin Green for Riau dan percegahan deforestasi harus dipercepat.
“Kita maksimalkan lahan hutan dan jadikan hutan bukan hanya objek perlindungan, tetapi solusi iklim,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah mengatakan juga secara virtual, Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang memiliki potensi besar dalam mendukung pelestarian, pemulihan, dan pemanfaatan hutan berkelanjutan.
Ia juga memaparkan sejumlah model bisnis yang direkomendasikan dalam pengembangan karbon perhutanan sosial. Mulai dari model kemitraan dengan developer karbon bisa menjadi quick start, di mana developer menyiapkan studi kelayakan, metodologi, MRV, sertifikasi, dan akses pasar.
“Selain itu, koperasi karbon mandiri memberi nilai lebih besar karena kelompok mengelola sendiri proyek dan pembagian manfaat. Kemudian blended value, di mana karbon menjadi insentif tambahan dan pendapatan utama tetap dari komoditas seperti kopi, kakao, dan hasil hutan bukan kayu,” pungkas Apri.