PEKANBARU, HALAMANRIAU.COM- Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau menilai penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian merupakan sikap penting dalam menjaga arah reformasi kepolisian dan ketatanegaraan.
Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein Harahap, menyatakan bahwa posisi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah desain reformasi pasca-Orde Baru untuk menjamin independensi penegakan hukum dan mencegah intervensi sektoral.
Menurutnya, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kemandirian institusi kepolisian, terutama dalam menangani perkara sensitif seperti kejahatan lingkungan yang kerap bersinggungan dengan kepentingan modal dan politik.
Hal ini dinilai krusial bagi pelaksanaan Green Policing di Riau, provinsi yang selama ini menghadapi persoalan deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan.
“Green Policing hanya akan bermakna jika dijalankan oleh Polri yang independen dan berani menegakkan hukum tanpa tekanan kepentingan jangka pendek,” ujar Alpin.
DPD IMM Riau mengajak masyarakat sipil dan mahasiswa untuk terus mengawal reformasi kepolisian agar tetap berpihak pada keadilan ekologis.
“Polri yang independen adalah syarat bagi pemolisian yang berani dan masa depan Riau yang adil serta lestari,” tutupnya.