PEKANBARU, HALAMANRIAU.COM– Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus MABINCAB PC PMII Kota Pekanbaru, Ali Junjung Daulay, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan tegas terhadap nilai moral, agama, dan kearifan lokal dalam menyikapi keberadaan tempat usaha New Paragon.
Ali Junjung secara terbuka mendesak Pemko Pekanbaru mencabut izin operasional New Paragon secara permanen, bukan sekadar melakukan penutupan sementara yang dinilai hanya bersifat simbolik dan tidak menyelesaikan akar persoalan.
Menurutnya, dalih peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh dijadikan alasan untuk melegitimasi usaha yang jelas menuai penolakan luas dari masyarakat dan bertentangan dengan karakter budaya Melayu Pekanbaru.
“Jika pemerintah terus berlindung di balik alasan PAD, itu berarti pemerintah sedang mempertaruhkan nilai moral dan identitas daerah demi angka semata. Ini logika pembangunan yang keliru,” tegas Ali Junjung.
Ia menilai pemerintah daerah gagal melihat potensi ekonomi alternatif yang lebih sehat, beretika, dan berkelanjutan. Padahal, menurutnya, sektor seperti UMKM, ekonomi kreatif, wisata halal, dan jasa berbasis nilai lokal justru lebih sejalan dengan visi Pekanbaru sebagai kota berbudaya Melayu dan religius.
“Jangan seolah-olah Pekanbaru kehabisan pilihan ekonomi. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik, bukan pembiaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ali Junjung menekankan bahwa pembangunan tidak bisa semata-mata diukur dari besarnya pemasukan daerah, melainkan dari cara dan sumber pendapatan tersebut diperoleh. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang mengabaikan aspek moral berpotensi menimbulkan dampak sosial jangka panjang.
Dalam pernyataannya, Ali Junjung juga mengaitkan isu ini dengan perspektif keagamaan. Ia mengutip Surah Al-A’raf ayat 96, yang menegaskan bahwa keberkahan sebuah negeri bergantung pada keimanan dan ketakwaan masyarakat serta pemimpinnya.
“Keberkahan tidak lahir dari praktik yang bertentangan dengan nilai agama. Pemerintah harus berani memilih jalan yang benar, meskipun itu tidak populer,” katanya.
Ali Junjung menegaskan, masyarakat Pekanbaru tidak boleh berhenti pada tekanan sesaat. Ia mengajak publik, tokoh agama, dan elemen mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan Pemko, agar penertiban tidak berhenti sebagai formalitas, tetapi benar-benar diakhiri dengan pencabutan izin usaha secara permanen.
“Jika pemerintah ragu bertindak tegas, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakan dan komitmen moral para pengambil kebijakan,” pungkasnya.