PEKANBARU, HALAMANRIAU.COM- Penutupan tempat hiburan malam New Paragon di Pekanbaru menyisakan sejumlah kejanggalan serius. Berdasarkan penelusuran dan keterangan perwakilan massa aksi, proses yang seharusnya sederhana justru berlangsung berjam-jam, tidak transparan, dan memicu kemarahan publik akibat dugaan penutupan setengah hati oleh aparat dan pemerintah daerah.
Aksi massa yang berlangsung sejak Selasa sore sekitar pukul 18.00 WIB awalnya berjalan tertib. Massa menyampaikan pernyataan sikap dan aspirasi yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru dan Kasatpol PP.
Tuntutan utama massa jelas: New Paragon ditutup dan seluruh aktivitas dihentikan.
Namun setelah pertemuan tersebut, tidak ada tindakan tegas yang langsung dilakukan di lokasi. Massa justru dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
Hingga masuk waktu shalat Magrib, massa masih berada di lokasi dan melaksanakan ibadah berjemaah. Sebagian massa yang berpuasa berbuka ala kadarnya. Penantian berlanjut hingga waktu Isya, yang kembali dilaksanakan berjemaah.
Sekitar malam hari, seorang anggota Sat Intelkam Polresta Pekanbaru menyampaikan informasi bahwa New Paragon telah digembok. Informasi ini sempat meredakan situasi. Namun ketika beberapa perwakilan massa mengecek langsung ke dalam area, fakta di lapangan justru bertolak belakang.
Hasil pengecekan menunjukkan bahwa hanya pintu depan yang digembok, sementara di dalam bangunan masih terdapat anggota Polresta, Satpol PP, serta pegawai New Paragon yang masih beraktivitas. Tidak ada tanda penghentian operasional secara menyeluruh.
“Kalau memang ditutup, kenapa aktivitas masih berjalan dan aparat masih berada di dalam? Ini yang membuat massa merasa dipermainkan,” ungkap salah satu perwakilan aksi.
Situasi semakin janggal karena pada saat temuan tersebut, Sekda Kota Pekanbaru serta pimpinan dan anggota Satpol PP tidak lagi berada di lokasi. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada pengendalian massa, dan tidak ada klarifikasi atas kondisi di dalam bangunan.
Kondisi ini memicu emosi massa. Sejumlah teriakan provokatif sempat terdengar. Meski demikian, perwakilan aksi mengaku berupaya keras meredam situasi agar tidak berkembang menjadi tindakan anarkis.
Sekitar pukul 21.00 WIB, saat tidak ada kejelasan dari aparat maupun pemerintah, sebagian massa berinisiatif sendiri mendatangkan rantai dan gembok ke lokasi. Langkah ini diambil setelah massa memastikan langsung kondisi bangunan dari pintu belakang.
Dalam proses tersebut, massa menyaksikan sekitar 5 hingga 7 kendaraan taktis Polresta Pekanbaru yang sebelumnya terparkir di halaman belakang New Paragon, keluar dari area secara beriringan. Tidak ada penjelasan resmi terkait keluarnya kendaraan tersebut.
Pihak manajemen New Paragon sempat menyampaikan bahwa di bagian belakang terdapat kamar atau mess pegawai, yang disebut dihuni pegawai termasuk perempuan DJ. Massa menegaskan bahwa seluruh bangunan harus dikosongkan dan memberikan waktu sekitar 15 menit. Setelah dilakukan pengecekan, mess tersebut dilaporkan telah kosong.
Setelah dipastikan tidak ada lagi orang di dalam bangunan, massa menggembok seluruh akses, termasuk pagar belakang yang menghadap Gang Keluarga dekat Musholla Ansharullah, dan terakhir pintu pagar depan. Seluruh orang, termasuk beberapa anggota kepolisian yang masih berada di pekarangan, dipastikan keluar terlebih dahulu.
Massa kemudian membersihkan sampah di sekitar Jalan SSK II sebelum akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 23.00 WIB. Situasi kembali kondusif tanpa bentrokan fisik.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius: mengapa penutupan tidak dilakukan secara tegas sejak awal?, siapa yang bertanggung jawab atas klaim penutupan yang ternyata tidak menghentikan aktivitas?, dan mengapa pejabat berwenang meninggalkan lokasi sebelum situasi benar-benar selesai?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Pekanbaru maupun Polresta Pekanbaru terkait dugaan penutupan setengah hati tersebut.
Kasus ini menjadi catatan penting tentang krisis kepercayaan publik, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta risiko eskalasi konflik ketika transparansi dan ketegasan tidak hadir di lapangan.