JAKARTA, HALAMANRIAU.COM- Penangkapan dua kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai respons dari parlemen dan partai politik. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha menegaskan, kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.
Menurut Toha, jabatan publik seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat, bukan dimanfaatkan untuk memperkaya diri. Ia menilai praktik korupsi di daerah justru menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Seharusnya kepala daerah fokus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi,” kata Toha dalam keterangannya.
Ia juga mendorong penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan agar memberi efek jera, sekaligus menjadi pembelajaran bagi pejabat daerah lainnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono menyatakan partainya menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo, yang merupakan kader Gerindra.
Sudaryono menegaskan, Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia menyebut partai tidak akan mencampuri proses hukum dan menghormati kewenangan KPK.
“Gerindra menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum,” ujar Sudaryono.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi dalam operasi terpisah. Sudewo diduga terlibat praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pati, sementara Maidi diduga menerima fee dari proyek-proyek pemerintah daerah.
KPK hingga kini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum mereka.